OLEH : Muhammad Hadidi, S.Sy. M.H. Dosen Hukum Ekonomi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara Nagan Raya |
Manusia merupakan makhluk sosial, dan sering berinteraksi terhadap manusia lainnya sehingga tidak bisa lepas dengan yang namanya komunikasi. Hal ini dikatakan oleh Edward T. Hall, "bahwa Budaya adalah komunikasi" dan sebaliknya “Komunikasi adalah budaya”. Untuk mengetahui sejauh mana adanya kaitan budaya politik dalam komunikasi politik di Indonesia, pembahasan yang pertama adalah bagaimana menjelaskan tentang budaya politik.
Budaya politik adalah sebuah sistem, nilai dan juga keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, adakalanya terdapat perbedaan dalam memandang budaya politik seperti antara pandangan masyarakat umum dengan para elitenya. Ada beberapa type mengenai budaya politik diantaranya: Budaya politik yang di sebut dengab parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.
Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relative maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.
Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.
Budaya Politik sebagai bagian dari budaya pada umumnya, mempunyai dipengaruhi karakter lokal, dimana politik dijalankan. Budaya politik di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
- Hirarki yang Tegar/Ketat: Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masingmasing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
- Kecendrungan Patronage: Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
- Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik: Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Sumber Reverensi
Huntington, Samuel P. Dan Nelson, Joan. (1994 )Partisipasi Politik Negara Berkembang, Jakarta,
Rineka Cipta, hal.4
Rineka Cipta, hal.4
Uryana. Daniel. (2008). Indonesia Dalam transisi Politik, Cet I. Bandung Pustaka Sastra.
Richard, 2001, Pemilihan Umum Dan Pendidikan Politik, Jakarta, Pustaka Sinar harapan hal: 17-18