1.Pendahuluan
Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan salah
satu provinsi di Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Namun, Aceh masih
memiliki segudang masalah yang menjadi penghambat pembangunan Perekonomiannya salah satunya
adalah kesenjangan ekonomi pada masyarakat yaitu banyaknya masyarakat miskin di Aceh. Hal ini
berdasarkan data BPS Provinsi Aceh menunjukkan secara persentase, tingkat kemiskinan di Aceh
sampai dengan September 2020 tahun kemarin masih menjadi yang tertinggi di Sumatera. Di bawah
Aceh misalnya ada Bengkulu yang persentase penduduk miskinnya 15,3 persen artinya Penduduk
miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, maka angka
kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera.
Penyebab masalah tersebut dapat dikaji berdasarkan kesenjangan ekonomi masyarakat dan
Sumber Daya Manusia(SDM) di daerah daerah kecil di kabupaten/kota, kecamatan dan desa atau
gampong di seluruh wilayah provinsi Aceh. Meskipun juga Aceh dikenal sebagai provinsi yang
memiliki Otonomi Khusus (Otsus) dan menyandang gelar Serambi Mekah yang menjadi satu satunya
daerah provinsi di Indonesia yang menerapkan Hukum Syariat Islam. Namun, dibalik kemajuan
pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Aceh kedepan harus lebih serius dan fokus dalam
mengatasi kesenjangan ekonomi dan SDM sehingga bukan menjadi penghambat lagi pembangunan
prekonomian dan diharapkan Aceh akan segera keluar dari status sebagai Provinsi termiskin di
Sumatera.
Mengingat kemiskinan di Indonesia khsusnya di Aceh merupakan salah satu penyakit dalam
ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang
merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai
aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.
Karena istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu
mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup
tertentu. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kualitas pembangunan manusia
yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang semu, dan kesenjangan/disparitas antar wilayah. Kualitas
sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang
rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan
tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan
salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin.
Selain itu, Aceh dengan tingkat kesenjangan ekonomi dan SDM yang tinggi di Sumatera tentu
harus lebih meningkatkan durasi pertumbuhan ekonominya dengan terus memfokuskan pembangunan
ekonomi kesejahteraan masyarakat Aceh diantaranya Pemerintah Aceh perlu mengenjot pembinaanperekonomian Usaha Kecil Menengah (UKM), meningkatakan kualitas produk komoditi pangan, sektor
kelutan dan perikatan, serta pariwisata maupun perkebunan lokal rakyat Aceh khususnya yang ada di
daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau gampong. Sehingga meningkatkan daya saing masyarakat
Aceh dalam persaingan pasar bebas dan mampu beradaptasi dalam pasar ekonomi digital hari ini.
Pemerintah Aceh juga harus lebih fokus dalam penanganan kasus-kasus korupsi pejabat
pemerintah yang terjadi ditubuh birokrasi, mengairahkan ivestasi wisata religi dan makanan halal, serta
mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin di Aceh. Terus meningkatkan SDM
Anak Anak Miskin Aceh melalui pemberian kesemptan beasiswa bagi anak-anak miskin masyarakat
Aceh. Jika tidak teratasinya masalah tersebut menjadi salah satu faktor penghambat perekonomian
daerah dan berpengaruh terhadap aspek - aspek kehidupan lainnya. Untuk itu, kondisi ini memerlukan
perhatian khusus tidak hanya dari pemerintah namun dari setiap anggota masyarakat yang diwajibkan
untuk sadar dengan lingkungan ekonominya. Kinerja pemerintah Aceh yang cepat dan tepat sangat
diperlukan. Dan dengan bantuan rakyat bersama-sama kemiskinan dapat mencapai kesejahteraan
sosial dalam pembangunan perekonomian Aceh yang lebih sejahtera.
2. Permasalahan Utama Perekonomian Aceh Dewasa ini.
Salah satu permasalahan di negri ini adalah kesejahteraan yang tidak merata. Pertumbuhan
ekonomi dan SDM beberapa tahun terkahir hanya dirasakan kalangan atas. Permasalahan
perekonomian dan SDM di negeri ini belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat - rakyat kecil. Hal yang
sama yang terjadi di Aceh hari ini. Didukung dengan data jumlah penduduk miskin yang meningkat 19
ribu jiwa pada September 2020 dengan angka kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 15,43% atau
tertinggi di Sumatera kemungkinan akan terjadi tanggap ekonomi bahkan kerisis (resesi) ekonomi.
Kesenjangan ekonomi dan SDM merupakan permashlahan yang akan terus berkembang jika tidak
diatasi. Kesenjangan ekonomi juga berakibat berkepanjangan karena tanggung jawab dan pemusatan
yang mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Jika hal ini tidak segera diatasi akan
berpengaruh ke aspek kehidupan lainnya.
Kondisi Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera saat ini dapat dibilang tenang dan
memang tidak terlalu terlihat kemungkinan akan ada masalah masalah sosial ekonomi. Mengingat
kuatnya nilai nilai Syariat Islam dan mengakarnya Budaya adat dan syariat Islam Rakyat Aceh
Sehingga masih tertanam sifat sabar dan ikhlas menerima semuanya, sehingga memberikan efek baik
ditengah- tengah krisis ekonomi yang belum muncul ke permukaan. Namun, sejalan dengan
perkembangannya, ekonomi tersebut tanpa ada solusi yang terealisasikan, lama-lama akan menumpuk
dan menimbulkan masalah baru yang dapat menghambat perkembangan perekonomian rakyat Aceh.
Mengingat kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk
dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum (sanitasi), hal ini berhubungan
erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak
sebagai warga negara.. Kemiskinan dipahami juga sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk
menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, (Nasikun, 2001 dalam Suryawati, 2005:122)
mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: a)
kemiskinan, b) ketidak berdayaan, c) kerentanan menghadapi situasi darurat, d) ketergantungan, dan e)
keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup
dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat
kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak
kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan jalan
hidupnya sendiri.Dalam teori. Joseph E. Stiglitz dalam bukunya Perbedaan Besar: Masyarakat yang Tidak Setara
dan Yang Dapat Kita Lakukan Tentang Mereka menyimpulkan bahwa pernyataan ekonomi adalah
sebuah “pilihan” (pilihan-pilihan). Peraih Nobel Ekonomi tahun 2011 ini, menyebut ekonomi sebagai
gejala sadar yang dibentuk para elit yang penerima manfaat yang paling besar dari tatanan ekonomi.
Jadi, secara singkat dapat dikatakan bila, ekonomi adalah “proses” dari proses politik yang berulang
dan menjadi struktur, sehingga akibatnya sulit diubah. Pemahaman secara mendalam tentang pola
konsumsi sangat penting. Sebab, lewat pengenalan pola konsumsi, para pembuat kebijakan yang benar-
benar kebijakan yang tepat sehingga konsumen tidak dirugikan alias tidak menjadi miskin. Deaton telah
banyak menginspirasi banyak peneliti dan periset tentang dahsyatnya efek (pola-pola) konsumsi
terhadap perekonomian. Sedangkan menurut Teori Deaton Terlebih karena konsekuensinya merupakan
penyumbang pesanan Produk Domestik Bruto (PDB) yang erat kaitannya dengan pendapatan perkapita
(kesejahteraan) masyarakat.
Penerapan analisis Deaton, contoh terjadi pada dampak kebijakan pajak pertambahan nilai
terhadap produk makanan. Pemberlakuan pajak pada makanan ini tidak mempengaruhi konsumsi.
Namun, pengaruh pajak ini sangat berbeda pada setiap individu. Warga miskin akan mudah tertimpa
beban sehingga mengurangi konsumsi, sedangkan warga mapan relatif tidak begitu.
Sedangkan menurut Teori Deaton Terlebih karena konsekuensinya merupakan penyumbang
pesanan Produk Domestik Bruto (PDB) yang erat kaitannya dengan pendapatan perkapita
(kesejahteraan) masyarakat. Penerapan analisis Deaton, contoh terjadi pada dampak kebijakan pajak
pertambahan nilai terhadap produk makanan. Pemberlakuan pajak pada makanan ini tidak
mempengaruhi konsumsi. Namun, pengaruh pajak ini sangat berbeda pada setiap individu. Warga
miskin akan mudah tertimpa beban sehingga mengurangi konsumsi, sedangkan warga mapan relatif
tidak begitu. Sedangkan menurut Teori Deaton aTerlebih karena konsekuensinya merupakan
penyumbang pesanan Produk Domestik Bruto (PDB) yang erat kaitannya dengan pendapatan perkapita
(kesejahteraan) masyarakat.
Pertama dapat diartikan dari teori tersebut bahwa kesimpulan yang menyatakan bahwa ekonomi di
Aceh terbilang sulit dikarenakan Kondisi 'masyarakat Aceh yang kuat nilai nilai Syariat Islam dan
mengakarnya Budaya adat dan syariat Islam Rakyat Aceh Sehingga masih tertanam sifat sabar dan
ikhlas menerima semuanya, sehingga juga menimbulkan rasa TIDAK kepedulian Terhadap Lingkungan
Perekonomian dan kesejahteraan serta meningkatan SDM Luar disekitarnya, Dan apalagi pertumbuhan
perkonomian.
Kedua adalah kurangnya akses lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran terdidik di
Aceh, seperti data yang dilansir menurut BPS Aceh Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan
Pengangguran Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 2.510 ribu orang, naik 52 ribu
orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja
dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 2.374 ribu orang adalah penduduk bekerja dan
sebanyak 136 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja
bertambah 52 ribu orang, sedangkan pengangguran mengalami penurunan yang tidak signifikan
dibanding Februari 2019 yang juga sebesar 136 ribu orang.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
juga meningkat. TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 66,55 persen, meningkat 0,06 persen poin
dibandingkan Februari 2019. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari
sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang juga meningkat. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan
TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,64 persen dan
TPAK perempuan hanya sebesar 49,79 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK
laki-laki meningkat sebesar 1,50 persen poin dan perempuan menurun sebesar 1,36 persen .
Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat pengangguran masih relatif tinggidi Aceh.
Mengingat lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat,
sedangkan perekonomian menjadi faktor tanggung jawab sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan diIndonesia khususnya di Aceh dan pengangguran yang sangat besar di Indonesia merupakan penyebab
perekonomian masyarakat di bawah semakin rapuh. Secara nasionalpun di Indonesia laju
perkembangan tenaga kerja di Indonesia tidak seimbang dengan kesedian pertumbuhan lapangan kerja
baru. Tentu berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan disanah
masih berlebih.
Mengingat di Aceh pengendalian kepadatan penduduk oleh pemerintah juga relatif rendah hal
ini diukur dari rendahnya tingkat penggunaan. program KB di Aceh. Sehingga kelompok masyarakat
atau Keluarga miskin dan rentan miskin di Aceh kebanyakan memiliki anak lebih dari dua dengan
berbagai macam alasan / perspektif lama yaitu “Banyak anak banyak rejeki”. Apalagi hal itu tumbuh
dikalangan masyarakat menengah ke bawah, dimana untuk menghidupi kebutuhan pokok saja belum
memenuhi. Kemudian ditambah lagi angka kemiskinan di Aceh sebesar 15,4 persen tertinggi di
Sumatera.
3. Keterkaitan dengan Aspek Kehidupan Rakyat Aceh
`
Kesenjangan ekonomi dan SDM yang terbilang tinggi akan sangat mempengaruhi aspek
kehidupan lainnya. Yang Pertama adalah adanya keterlibatan antara faktor-faktor ekonomi masyarakat.
Makin banyak informasi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomidan SDM yang semakin lebar
berdampak merugikan pada kesehatan perseorangan maupun kesehatan masyarakat. Ketimpangan
ekonomi adalah determinan sosial kesehatan yang terlalu penting untuk tidak memperhatikan serius.
Dalam laporan beberapa penelitian terdahuluterkaitl “Apakah Ketimpangan Pendapatan Menyebabkan
Masalah Kesehatan dan Sosial ekonomi?”.
Hal ini misalnya menurut Karen Rowlingson melakukan review terhadap hasil-hasil penelitian yang
menelaah hubungan ekonomi dan kondisi kesehatan. Ia tegas menyatakan bahwa meskipun itu tidak
bersifat kausal, itu berarti bahwa ada yang tahu antara. Jadi review Rowlingson di atas dilakukan
terutama sebagai tindak lanjut debat antara peneliti yang dipicu terbitnya tulisan-tulisan penting
mengenai pengaruh tanggapan ekonomi terhadap kondisi kesehatan yang ditulis Wilkinson dan Picket
berjudul “The Spirit Level: Why More Equal Society Almost Always Do Better” (2009) dan
“Ketimpangan Pendapatan dan Disfungsi Sosial” (2009). Wilkinson dan Picket menunjukkan indikator-
indikator kesehatan dan sosial seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu dan anak, angka
kesakitan, atau indikator-indikator seperti angka kejadian depresi dan gangguan mental, tingkat
ketergantungan pada alkohol dan narkotika (beserta segala dampaknya), kehamilan remaja dan angka
kekerasan (termasuk pembunuhan) yang hampir selalu lebih baik di daerah dan masyarakat yang lebih
setara atau yang rendah tingkat ekonominya.
Contohnya Angka Kematian Bayi. Pada Tahun 2019 secara nasional diperkirakan angka
kematian bayi sebesar 11,8 per 1000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 14,19 per 1000 kelahiran
hidup pada Tahun 2019. Namun demikian, dibandingkan dengan target MDGS sebesar 23/1000
kelahiran hidup pada tahun 2020 di Provinsi Aceh sudah dapat mencapainya. Peningkatan angka
kematian bayi gambaran bahwa upaya menurunkan jumlah kematian bayi belum menunjukkan hasil
yang optimal. Penyebab kematian bayi sangat komplek, tidak hanya disebabkan dari faktor medis ataufaktor pelayanan kesehatan saja akan tetapi juga sangat di pengaruhi oleh faktor sosial ekonomi kultural
dan agama, Sehingga sangat penting peningkatan peningkatan peran lintas sektor dalam upaya
penurunan kematian bayi di provinsi Aceh.
Menurut data yang dilansir oleh MetroTV News beberapa tahun terakhir ini dalam segi
kriminalitas banyak rakyat miskin yang sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang,
seperti mencopet, menjual narkoba, judi, dll. Tingkat kriminalitas juga di Aceh pertahun juga
meningkat. Kemudian kesenjangan sosial yang pasti muncul dikalangan masyarakat. Ketika melihat
perbedaan yang sangat jauh antara masyarakat menengah kebawah dan keatas dilingkungan masyarakat
seperti sekolah dan lingkungan pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kepedulian di
kalangan masyarakat atas. Kalangan menengah bawah juga rasanya hanya menerima saja dengan
keadaan yang ada disini. Adalah di lingkungan sekolah itu sendiri, jika salah seorang teman melihat
fasilitas yang dicantumkan, hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dirian individu tesebut. Sama
halnya yang akan terjadi di situasi masyarakat lainnya.
Selanjutnya tetntu masalah utama yaitu tingkat kemiskinan yang jika tidak segera diberikan
solusi akan terus meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Aceh), angka kemiskinan di Aceh mengalami kenaikan setiap tahunnya dibanding tahun-
tahun sebelumnya. Yang lebih miris lagi dapat dilihat secara kasat mata pengaruh besar terhadapa
pendidikan (SDM) dan kemiskinan . Akan terjadi banyak anak yang putus sekolah karena masalah
biaya dan sosialnya yang tidak menerima keadaan mereka, tentu ini merupakan kerugian baik bagi anak,
orang tua, masyarakat maupun bangsa.
Untuk itu, penanganan yang holistik atau menyeluruh antara pemerintah, lingkungan, dan
sekolah atau Kampus siswa maupun mahasiswa/Akademisi diperlukan kerjasama yang sinergis untuk
membuka seluas-luasnya kesediaan lapangan kerja serta menurunkan jumlah orang miskin dan
mengatasi kemakmuran yang semakin melebar. Keadilan antara orang miskin dengan orang kaya dalam
hal memanfaatkan sumber daya yang ada harus ditegakkan. Hal tersebutlah yang menyebabkan
ekonomi menghambat pertumbuhan perekonomian Aceh. Tentu tidak hanya dari segi ekonomi, namun
sosialpun memberikan pengaruh yang besar terhadap adanya (Kesenjangan Sosial, dan SDM).
4. Pentingnya Peran Generasi Muda Aceh
Setelah melihat beberapa hal yang dapat dibilang kedekatan, masyarakat seharusnya Generasi
Muda Aceh harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk berpartisispasi dalam memperbaiki
kondisi perkonomian Aceh. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari banyak sektor, khususnya
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kelautan, Pariwisata Islami, Makanan halal, dan Ekonomi Syariah,
dimana Aceh memiliki peluang yang besar dalam bidang tersebut. Generasi muda Aceh adalah penerus
bangsa dimasa yang akan datang. Ada baiknya jika masalah yang sudah terlanjur terjadi dapat seacara
bersama sama baik pemerintah Aceh, masyarakat, dan generasi muda Aceh untuk kita bisa
menanggulanginyai. Maka peran menciptakan generasi muda Aceh yang tanggap, cerdas,dan
berintegritas sangatlah dibutuhkan untuk masa depan Aceh. Fungsi pendidikan untuk pengembangan
SDM Generasi Muda Aceh seharusnya lebih menanamkan nilai - nilai KislamanSantun, Berintegritas
dan Profesional dibidangnya dan tumbuhnya kesadaran akan peduli kesejahteraan sosial yang nantinya
akan mereka gunakan di masa depan agar bisa menjadi berguna untuk rakyat Aceh. untuk bangsa atau
negara Indonesia.
Meskipun kesenjangan Ekonomi, sosial, SDM di Aceh semakin hari semakin memprihatinkan,
khususnya di lingkungan perkotaan maupun di daerah daerah kabupaten kepulauan dan di desa-
desa/gampong diseluruh polosok-plosok Provinsi Aceh. Adanya kesenjangan sosial antara yang kaya
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin yang masih mencederai rasa keadilan serta bertolak
belakang dengan kebersamaan dan kesetaraan sosial. Serta bertolak belkang dengan amanah pancasila
sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Tentu Peran dan tugasgenerasi Muda Aceh sekarang dan kedepan yang tuntut untuk terus meningkatkan kapasitas
dirinyadengan meningkatkan SDM dan perekonomian yang mumpuni generasi muda di Aceh sehingga
memiliki peluang besar menjadi penerus - penerus dmasuk ke sistem pemerintahan Aceh untuk
menyelesaikan masalah yang sangat mungkin terjadi di masa depan dan menuntaskan masalah Aceh
yang terjadi di masa lalu.
Generasi muda Aceh saat ini diharapkan harus terus berperan dan memastikan peningkatan
perekonomian Aceh sehingga keluar dari zona Provinsi termiskin se Sumatera. Gerakan Generasi Muda
Aceh dalam mengentaskan kemiskinan tentu
juga dapat menjadi multi efek pertumbuhan
perekonomian secara nasional. Mengingat generasi Muda Aceh dalam peningkatan SDM dan taraf
ekonominya bila dapat dilkukan dengan baik tentu akan menjadi bekal mereka untuk menghadpai
segala macam masalah yang ada. Masa depan Aceh dengan mempunyai Generasi Muda yang
mumpunyai SDM dan Ekonomi yang baik akan dapat melakukan agenda besar dalam menegakan
keadilan, dan kesejahteraan dan terwujud tanggung jawab besar secara bersama-sama dengan
pemerintah Aceh untuk menyonsong Kesejahteran Ekonomi hebat Aceh di masa yang akan datang.
5. PENUTUP
Kesenjangan sosial dan SDM akibat banyaknya rakyat miskin dan pengangguran di Aceh serta
banyaknya Keluraga Sangat Miskin di provinsi Aceh tentu inilah diantara penyebab masalah
kemiskinan Provinsi Aceh menjadi nomor satu Provinsi termiskin se Sumatera. Untuk itu, diperlukan
peran sinergis secara bersama sama antara Pemerintah Aceh, Masyarakat Aceh, dan Peran Generasi
Muda Aceh sehingga solusi pemberantasan kemiskinandan peningkatan Ekonomi dan SDM rakyat
Aceh akan lebih maksimal. Selain itu secara kebijakan Permerintah harus terus memaksimalkan
pendidikan untuk peningkatan SDM Generasi Muda Aceh, dan membuka seluas-luasnya lapangan
pekerjaan dengan terus fokus pada target jangka pendek, menegah, maupun panjang dalam
menyonsong pertumbuhan perekonomian Aceh hebat yang lebih adil dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
Ananta, Aris.(1996) “Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal” Yogyakarta:
Pusat Penelitian Kependudukan UG,
Djojo Hadi Kusoemo.(1991)”Perkembangan pemikiran ekonomi: dasar teori ekonomi pertumbuhan
dan ekonomi pembangunan”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2015). “Menuju Asean Economic Community th2015” .
Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri. Jakarta
Effendi &Tadjuddin Noer.(1995).“Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan”
Jakarta: Tiara Wacana
Nanga, Muana (2005). “Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan” Jakarta: Raja Grafindo
Persada,
Pertiwi, Ratih. (2012)“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Lulusan Sekolah
Menengah dan Pendidikan Tinggi di Indonesia pada Tahun 2012”. Jurnal PDF.
Ronald G Ehrenberg and Robert S. Smith,(1987)”Modern Labor Economics Theory and Public Policy
London: Scott, Foresman and Company.
Simanjuntak, Payaman J.(1985) “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”
Jakarta: FE-UI,
Tulus T.H. Tambunan,(2015) “Perekonomian Indonesia, Era Orde Lama Hingga Jokowi,” Ghalia
Indonesia.
Badan Pusat Statistik Aceh, “Ketenagakerjaan” dalam www.bps Aceh.go.id di akses pada tanggal 25
Maret Juli 2021 pukul 20.40 Wib
